Kebijakan Nawa Cita sebagai Dasar Pembangunan di Kawasan Perbatasan Kalimantan Barat
Article Sidebar
Main Article Content
Abstract
Tulisan ini disajikan guna menjawab pertanyaan penelitian bagaimana Nawa Cita dapat dimanfaatkan sebagai pendorong pembangunan kawasan perbatasan di Kalimantan Barat. Kawasan perbatasan tersebut kurang diperhatikan oleh pemerintah. Masalah yang ditemui di sana, antara lain adalah buruknya infrastruktur, penegakan hukum yang tidak maksimal, dan pemanfaatan sumber daya alam dan manusia yang tidak optimal. Penulis menggunakan Teori Pilihan Rasional sebagai turunan dari perspektif dalam kebijakan luar ngeri dengan pengumpulan data didapatkan melalui teknik studi literatur yang berasal dari bab buku, artikel di dalam jurnal, dan artikel daring. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa perwujudan kebijakan Nawa Cita di kawasan perbatasan di Kalimantan Barat telah dilakukan dengan pergeseran arah kebijakan, pembangunan Pos Lintas Batas Negara, infrastruktur penunjang, dan pengamanan perbatasan. Indonesia juga merevitalisasi peran dan fungsi Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), meningkatkan perlindungan terhadap sumber daya alam, dan melakukan penyelarasan pendekatan kesejahteraan dan keamanan untuk mengurangi tingkat kemiskinan.
Downloads
Article Details
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
References
Alunaza, Hardi, Sudagung, Adityo, Maulana, Ireng. (2018). “The Pacific Solution as Australia’s Policy towards Asylum Seeker and Irregular Maritime Arrival (IMAS) in the John Howard Era”. Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional, 14 (1).
Arjawa, Suka. (2014). Pilihan Rasional dibalik Pembebasan Corby. Jurnal Global Strategis, 1 (8).
Awang, Abd Hair, dkk. (2013). Informal Cross-Border Trade Sarawak (Malaysia) – Kalimantan (Indonesia): A Catalyst for Border Community’s Development. Asian Social Science, 9 (4): 167-173.
Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Barat. (2017). Provinsi Kalimantan Barat dalam Angka 2017. Pontianak: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Barat.
Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia. (2011). Rencana Induk Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Tahun 2011-2014. Jakarta: BNPP RI.
Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara Badan Nasional Pengelola Perbatasan. (2018). Informasi Umum tentang Pos Lintas Batas Negara (PLBN). Jakarta: Badan Nasional Pengelola Perbatasan.
Direktorat Wilayah Pertahanan. (2007). Optimalisasi Penanganan Wilayah Perbatasan Maritim dalam Menjaga Kedaulatan NKRI. Jakarta.
Effendi, Chairil. (2009). Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Kawasan Perbatasan di Era Otonomi Daerah (Studi Kasus di Kalimantan Barat). Pontianak: Universitas Tanjungpura.
Eilenberg, Michael, Wadley, Reed L. (2009). Borderland livelihood strategies: The socio-economic significance of ethnicity in cross-border labour migration, West Kalimantan, Indonesia. Asia Pacific Viewpoint, 50 (1): 58-73.
Gabriella, Sara. (2019). Kerja Sama Interpol dalam Menangani Isu Penyeludupan Narkoba di Wilayah Perbatasan Indonesia. Jurnal Intermestic, 3 (2): 147-172.
Herman, F. (2015). A Theoritical Assesment of China's Rational Choice Decision Making in African Peacekeeping Operations. International Journal of Multidisciplinary Academic Research, 3 (2): 11-20.
Hadi, Suprayoga. (2017). Strategi dan Kebijakan Percepatan Pembangunan Daerah Perbatasan Melalui Pengembangan Investasi Kawasan Perbatasan Pada Daerah Tertinggal Kerangka RPJM 2015-2019
Kemitraan Partnership. (2011). Kebijakan Pengelolaan Kawasan Perbatasan Indonesia. Jakarta Selatan: Kemitraan.or.id
Marihandoko, Djoko. (2010). Wilayah Perbatasan Kalimantan Barat: Sumber, Sejarah, dan Permasalahannya. Jurnal Kajian Budaya.
Mudiarta, Ketut. (2011). Perspektif dan Peran Sosiologi Ekonomi dalam Pembangunan Ekonomi Masyarakat. Jurnal Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, 29 (1).
Mulyawan, Rahman. (2012). Implementasi Kebijakan Pembangunan Bidang Pertahanan di Wilayah Perbatasan Antar Negara dalam Konteks Otonomi Daerah.
Rani, Faisyal. (2012). Strategi Pemerintah Indonesia dalam Meningkatkan Keamanan Wilayah Perbatasan Menurut Perspektif Pembangunan Sosial, Jurnal Transnasional, 4 (1).
Saefullah, Asep Ahmad. (2015). Mewujudkan Agenda Prioritas Nawacita. Jakarta: P3DI Setjen DPR RI dan Azza Grafika.
Safitri, Ririh Megah. (2013). Disfungsi Negara di Wilayah Perbatasan : Studi Tentang Melemahnya Nasionalisme di Badau, Kec. Badau, Kab. Kapuas Hulu, Kalimantan Barat. (Skripsi). Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
Said, M. Mas’ud. (2011). Kajian Model Internalisasi Ideologi Kebangsaan di Daerah Perbatasan: Studi di Daerah Perbatasan Republik Indonesia dengan Malaysia, Papua New Guinea, dan Perairan Australia. Executive Summary. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.
Sudagung, Adityo Darmawan. (2015). Upaya Indonesia dalam Menghadapi Masalah Nasionalisme Masyarakat Indonesia di Perbatasan Kalimantan Barat-Sarawak (Tesis). Bandung: Universitas Padjadjaran.
Syafei, Muhammad. (2012). Pengaturan Pengelolaan Pembangunan Kawasan Perbatasan Kalimantan Barat – Sarawak Malaysia Timur. (Disertasi). Makassar: Universitas Hasanuddin.
Syamsi, Syam Surya. (2015). Nawa Cita Jokowi-JK dalam Paradigma Pembangunan Ekonomi. Interdisciplinary Journal of Science & Technology, 1 (1): 72-100.
Daring/website online:
Aditiasari, Dana. Begini Perkembangan Proyek Jalan Perbatasan RI-Malaysia. Diambil dari http://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3162900/begini-perkembangan-proyek-jalan-perbatasan-ri-malaysia pada tanggal 22 Oktober 2018.
Antonius, Immanuel. (2018). Jalan Perbatasan RI-Malaysia Selesai Diaspal 2018. Diambil dari http://bisnis.liputan6.com/read/2412583/jalan-perbatasan-ri-malaysia-selesai-diaspal-2018 pada tanggal 22 Oktober 2018.
Hayat, Nurul. (2011). Menunggu Mulusnya Jalan Perbatasan Indonesia – Malaysia. Diambil 30 September 2019 dari http://www.kalimantan-news.com/berita.php?idb=4377.
Idris, Muhammad. Jokowi Kebut Pembangunan Infrastruktur 9 Permukiman di Wilayah Perbatasan. Diambil dari http://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3210088/jokowi-kebut-pembangunan-infrastruktur-9-permukiman-di-wilayah-perbatasan pada tanggal 7 Oktober 2018.
Jordan, Ray. Jokowi: Pos Perbatasan di Entikong Akan Lebih Bagus dari Malaysia. Diambil dari http://news.detik.com/berita/3171335/jokowi-pos-perbatasan-di-entikong-akan-lebih-bagus-dari-malaysia pada tanggal 22 Oktober 2018.
Kompas.com. (2014). “Nawa Cita", 9 Agenda Prioritas Jokowi-JK”. Diambil dari http://nasional.kompas.com/read/2014/05/21/0754454/.Nawa.Cita.9.Agenda.Prioritas.Jokowi-JK pada tanggal 22 Oktober 2018.
Liputan6.com. Cara Kementerian PUPR Percepat Pembangunan Kawasan Perbatasan. Diambil dari http://bisnis.liputan6.com/read/2510831/cara-kementerian-pupr-percepat-pembangunan-kawasan-perbatasan pada tanggal 22 Oktober 2018.
Liputan6.com. Jokowi Rombak Total Daerah Perbatasan RI-Malaysia Tahun Ini. Diambil dari http://news.liputan6.com/read/2164084/jokowi-rombak-total-daerah-perbatasan-ri-malaysia-tahun-ini pada tanggal 22 Oktober 2018.
Rahman, Muhammad Razi. (2014). Efisiensi Ala Jokowi Rambah Penanganan Perbatasan. Diambil dari http://babel.antaranews.com/berita/16362/efisiensi-ala-jokowi-rambah-penanganan-perbatasan pada tanggal 22 Oktober 2018.
Ramadhan, Lucky Ikhtiar. (2016). Pangkalan Militer di Perbatasan, Tjahjo: Ini Visi Jokowi. Diambil dari https://m.tempo.co/read/news/2016/05/19/078772508/pangkalan-militer-di-perbatasan-tjahjo-ini-visi-jokowi pada tanggal 22 Oktober 2018.
Setkab. (2015). Teken Inpres, Presiden Jokowi Instruksikan Percepatan Pembangunan 7 Pos Lintas Batas Negara. Diambil dari http://setkab.go.id/teken-inpres-presiden-jokowi-instruksikan-percepatan-pembangunan-7-pos-lintas-batas-negara/ pada tanggal 22 Oktober 2018.